Resume Kajian UU P2M

September 9, 2016 DepSosPolUncategorized  No comments

 

 

LINE_P20160909_104631636

 

 

Rabu, 7 September 2016

 

BANDUNG – Mengangkattema “MengabdiSepenuhHati, BerkaryaUntukNegri” Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (BEM REMA UPI) 2015 mengusung topic mengenai UU P2M tahun 2012 untuk dikaji bersama. UU ini merupakan bentuk perhatian dan keseriusan BEM REMA UPI akan salah

satu dari tridharma perguruan tinggi, pengabdian. UU P2M ini nantinya akan segera di sahkan dalam pleno oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (DPM REMA UPI). Harapannya kemudianUndang-Undang ini menjadi acuan dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan P2M di tingkat universitas.

LINE_P20160909_104624032

Kajian ini dia wali oleh pembuka dari master of ceremony dari Kementrian Pengabdian dan Pengembangan Mahasiswa (KPPM) BEM REMA UPI. Acara kemudian dilanjutkan dengan pematerian sebagai pemantik diskusi oleh saudari Indana selaku perwakilan DPM REMA UPI. Dalam kajian ini tentu banyak hal yang menjadi sub topik yang menarik untuk diperbincangkan.

Selanjutnya, mari kita cermati satupersatu UU P2M ini. Dimulai padaBAB I, UU ini memuat semua definisi dari komponen P2M. Namunada perbedaan istilah dalam UU P2M ini dengan kebanyakan himpunan, yakni istilah Steering committee (SC), Organizing Commite (OC), dan panitia pengawas. SC, dikatakan sebagai pembuat konsep, pengarah dan pemberi pertimbangan panitia pelaksana dalam kegiatan P2M sesuai dengan konsep yang telah di tetapkan. OC, sebagai pelaksana kegiatan P2M seperti yang sudah ditetapkan. Sedangkan Panitia pengawas sebagai pemantau keberlangsungan P2M sesuai dengan konsep atau tidak, dan mengawasi apakah terdapat pelanggaran dan melaporkannya kepadapelaksana eksekusi (sanksi). Selanjutnya pada BAB VI  mengenai waktu, dikatakan bahwa kegiatan P2M ini haruslah terarah dan berkelanjutan. Selain itu diharapkan adanya kunjungan kembali per tiga bulan sekali (minimal) kewilayah P2M. Hal ini tentunya menimbulkan pro dan kontra diskusi sore itu. Tidak semuahimpunan/jurusan yang melaksanakan P2M secara kontinu. Lalu padaBAB VIII tentang kepanitiaan. Dijelaskan bahwa hak panitia ialah mendapat kan pelayanan dari  BEM REMA UPI berupa pemberian informasi mengenai P2M. mengenai hal ini, KPPM selanjutnya akan membentuk forum pengabdian mahasiswa sebagai lingkaran formasi bagi himpunan dalam pelaksanaan P2M. terakhir, ternyata polemik UU P2M ini terdapat padaBAB X mengenai sanksi. Pada pasal 16 mengenai pelaksana eksekusi masih terlihat ketaksesuaian dimana menjadi hak bagi lembaga legislative dari lembaga penyelenggara P2M untuk member sanksi terhadap eksekutor  yang melanggar UU P2M ini.

LINE_P20160909_104626121

Mengingat bahasan di atas, rupanya P2M kita (Himatika ‘Identika’ UPI)  masih terdapat ketidak sesuaian dengan UU P2M yang berlandaskan UUD REMA. Dapatkah dikatakan melanggar UU? Jika iya, lantas sanksi apa yang akan di dapat? Sayangnya, hal ini pun belum diatur secara jelas oleh UU P2M 2012. Maka besar harapan revisi UU ini kemudian mampu menjembatani perbedaan kultur P2M berbagai ormawa di UPI. Kita doakan yang terbaik saja. [SH]

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>